MATERI PRO-KONTRA KE I akuntansi sektor publik

MAKALAH

MATERI PRO-KONTRA KE I

OLEH :

KELAS IV H

NI LUH JUNIA PURNAMI                                    NIM : 1417051041

            NI MADE LINDA KRISNAWATI                                    NIM : 14170510

            NITA HANDAYANI                                                           NIM : 14170510

                       

                       

AKUNTANSI PROGRAM S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

      Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap peraktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

      Organisasi sektor publik sering kali merujuk pada organisasi pemerintahan,mulai dari pemerintah pusat,provinsi, kabupaten, atau kota. Alasan lainnya adalah organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki ruang lingkup yang paling luas di antara organisasi publik lainnya (Mardiasmo,2009), seperti perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi politik dan organisasi massa, dan lain sebagainya.

      Organisasi sektor publik memiliki tujuan, karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan operasional yang berbeda dengan sektor privat. Tujuan organisasi sektor publik adalah motif nonlaba. Karakteristik organisasi sektor publik yaitu sangat kompleks, domain luas, multifungsional, ketidakpastian yang tinggi. Struktur organisasi sektor publik adalah birokratis, kaku, dan hierarkis. Sumber dana dari organisasi sektor publik adalah dari publik/Negara misalnya dari sektor pajak, devisa, pendapatan asli daerah, pembagian laba dari BUMN atau BUMD.

      Berdasarkan latar belakang di atas bahwa tujuan organisasi sektor publik tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk pelayan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpanagan yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai pendapat pro dan kontra terhadap tujuan organisasi sektor publik yang bermotif nonlaba.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Pernyataan Pro-Kontra

Organisasi Sektor Publik merupakan organisasi yang bertujuan utama memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat), maka Organisasi Sektor Publik tidak diperkenankan mencari laba dalam pelaksanaan operasionalisasinya.

2.2.Argumentasi Pro

      Kami setuju bahwa Organisasi Sektor Publik yang bertujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat) tidak untuk mencari keuntungan (laba).

      Pada organisasi sektor publik lebih pada pemberian pelayanan publik, seperti : kesehatan masyarakat, pendidikan, penegakan hukum, keamanan, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan kebutuhan publik seperti kebutuhan bahan pokok masyarakat.

a.      Kesehatan

Posyandu di masyarakat mengadakan perkembangan berat balita, kelengkapan imunisasi, peningkatan gizi yang biasanya dilakukan setiap sebulan sekali oleh instansi pemerintah daerah/pusat tanpa dilakukan pemungutan biaya.

b.      Pendidikan jasmani dan rohani

Program organisasi sektor publik yang dilakukan oleh DISDIKPORA setiap setahun sekali yaitu Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (PORSENIJAR) kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dibiayai dari penerimaan pajak, pendapatan asli daerah, dll.

Mengadakan kegiatan lomba yang dilakukan oleh PHDI yaitu lomba berwawasan budaya berdasarkan agama hindu misalnya lomba pesantian tingkat kabupaten,

c.       Lingkungan

Mengadakan lomba kebersihan antar desa dan kelurahan yang diselenggaran oleh Pemerintah Kabupaten masing-masing.

d.      Keamanan

Misalnya anggota Polisi membantu dalam pelaksanaan upacara keagamaan di jalan-jalan besar. Pihak kepolisian membantu mengamankan situasi di jalan raya.

2.3.Argumentasi Kontra

1. Organisasi sektor publik saat ini menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, pemerintah sulit untuk mencairkan dananya dalam membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu biaya yang dicairkan pun hanya terbatas sulit untuk mengadakan acara yang tergolong besar.
2. Masalah yang dihadapi sektor publik dalam hal ini adalah tujuan yang tidak jelas dan samar-samar, karena outputnya tidak seluruhnya dapat diukur secara andal, karena pada organisasi sektor publik tidak berorientasi  pada memaksimalkan laba sebagaimana menjadi tujuan organisasi bisnis. Selain itu ada beberapa kasus yang dalam pelaksanaan operasionalnya adanya pemungutan biaya seperti :

1.      dilakukan pemungutan biaya seperti program vaksinasi rabies yang dilakukan pemungutan biaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan.

2.      Adanya pungutan biaya dalam proses pembuatan KTP/SIM.

3. Tujuan organisasi yang tidak jelas mengandung ketidakpastian yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya benturan kepentingan dan interaksi sosial di lingkungan organisasi. Misalnya dalam sebuah rumah sakit yang melakukan perbedaan harga seperti penggunaan kamar VIP dengan kamar kelas biasa sehingga pihak rumah sakit mendapat laba dari pelayanan kemasyarakat.
4. Pada kasus LSM (Lembaga Swadaya MAsyarakat. September 2011, kasus Panti Sosial Tresna Wedha di Pare-pare Sulawesi dan menjadi headline di berbagai media selama lebih dari tiga hari. Betapa mirisnya para penghuni disuguhi makanan basi oleh pengelola panti. Tak cukup sampai disitu dikabarkan pula bahwa tempat huni yang tidak layak tinggal bahkan redaksi yang mengabarkan mengatakan lebih nyaman di penjara daripada di panti sosial tersebut yang notabane nya adalah organisasi nirlaba

Tweet

Postingan terkait:

— Thursday, June 23, 2016 — Add Comment — Akuntansi