Kumpulan Diskusi :AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

HASIL DISKUSI PERTEMUAN IX-XV

OLEH : KELAS D

NI LUH JUNIA PURNAMI

NIM : 1417051041

AKUNTANSI PROGRAM S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TAHUN AJARAN 2015/2016

BAB IX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pertanyaan :

1.      Bagaimana cara membuat Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK) yang benar dan bagaimana cara penyusunannya? Serta apa saja yang perlu disajikan dalam laporan keuangan tersebut?

2.      Coba jelaskan mengenai asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterikatan dalam satuan uang?

3.      Apakah ada keterbatasan dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)? Berikan contohnya

4.      Apa yang dimaksud dengan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan?

5.      Apa yang dimaksud dengan referensi silang?

6.      Apa saja komitmen/ kontinjensi yang tidak bisa disajikan dalam neraca?

Jawaban :

1.      Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Neraca, Laporan Operasional(LO), dan Laporan Arus Kas(LAK) harus mempunyai referensi silang  dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Oprasional , Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

a.       Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

b.      Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro.

c.       Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

d.      Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakam akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e.       Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

f.       Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

g.      Informasi lainnya yang diperlukan unuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Diperlukan asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan terdiri dari :

a.       Asumsi kemandirian entitas.

b.      Asumsi kesinambungan entitas/going concer.

c.       Asumsi ketentuan dalam satuan uang.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan meliputi :

a.       Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.

b.      Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.

c.       Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca.

d.      Pengabungan atau pemekaran entites tahun berjalan;

e.       Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya da pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

2.      Tiga asumsi dasar Akuntansi adalah :

a.       Asumsi Kemandirian Entitas

Dalam sektor publik setiap entitas baik pelaporan dan entitas akuntansi berhak melaporkan kinerja keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Pada sektor swasta, kekayaan perusahaan harus dipisahkan dengan kekayaan pribadi pemiliknya.

b.      Asumsi Kesinambungan/ Going Concer

Setiap entitas akan terus hidup dan akan terus berjalan dan akan diwariskan untuk generasi mendatang. Tidak untuk dilikuidasi.

c.       Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang

Transaksi terjadi harus dapat diukur dengan satuan uang. Apabila satuan uang tidak dalam rupiah harus ditranslasikan dalam bentuk rupiah.

3.      Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK) tidak ada keterbatasan karena CaLK dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan diakui apabila CaLK tersebut disusun tidak sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditetapkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan(PSAP) baik dalam penyusunan dan pengungkapan CaLK yang tidak sesuai standar. Munculnya keterbatasan ini karena CaLK dibuat secara Valonten atau sukarela oleh manajer.

4.      Intensifikasi Pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek atau objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya-upaya intensifikasi pajak yaitu :

a.       Penyempuran administrasi pajak.

b.      Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.

c.       Penyempurnaan undang-undang.

Ekstensifikasi Pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif ekstensifikasi pajak antara lain ditempuh:

a.       Perluasan wajib pajak.

b.      Penyempurnaan tarif pajak.

c.       Perluasan objek pajak.

5.      Referensi silang adalah hubungan yang terdapat pada pos dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Neraca, Laporan Operasional(LO) dan Laporan Arus Kas harus mempunyai hubungan timbal baik dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

Laporan finansial terdiri atas Laporan Operasional(LO),Laporan Perubahan Ekuitas(LPE), dan Neraca. Hasil dari LO akan berpengaruh pada LPE. Hasil dari surplus/defisit LRA akan berpengaruh pada SiLPA/SiKPA. Laporan arus kas bersumber dari Laporan Operasional dan Neraca.Kas periode akhir pada Neraca harus dihubungkan atau ada hubungan silang dengan kas pada laporan arus kas. Misalnya kas akhir periode 31 Desember 2014 pada laporan arus kas harus sama dengan kas akhir periode 31 Desember 2014 pada Neraca.

6.      Komitmen/kontinjensi yang tidak bisa disajikan dalam neraca. Hal ini terjadi karena transaksi dari komitmen itu tidak/ belum terpengaruhi karena komitmen belum jatuh tempo. Misalnya :

1 Oktober 2014          1$ = Rp. 80 x 5 Mesin    = Rp.400

15 Desember 2014     1$= Rp. 90 x 5 Mesin     = Rp.450

Pada tanggal 31 Desember, pelemahan terhadap rupiah diakui sebagai komitmen kerugian kurs sebesar Rp. 50.

Pada tanggal 1 Januari, komitmen tersebut telah jatuh tempo dicatat sesuai dengan kurs saat itu.

BAB X

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pertanyaan :

1.      Apakah selalu laporan keuangan tersebut harus disusun secara sistematis? Bagaimana jika laporan keuangan tersebut tidak disusun secara sitematis, apa pengaruhnya bagi setiap laporan keuangan?

2.      Dalam laporan Saldo Anggaran Lebih(SAL) menggunakan SiLPA/SiKPA, apakah ini artinya akun SiLPA tersebut menggantikan akun kas?

3.      Apa pengaruh kebenaran saldo akhir akun ekuitas akan menentukan seimbang atau tidak seimbang neraca Laporan Operasional?

4.      Apakah yang dimaksud investasi permanen dan non permanen serta contohnya?

5.      Bagaimana analisis neraca dapat digunakan untuk mengukur kualitas laba komulatif ?

6.      Apakah perbedaan dan persamaan dari metode langsung dan tidak langsung dalam laporan arus kas.

Jawaban :

1.      Laporan Keuangan disusun secara sistematis ini berarti laporan tersebut memiliki referensi silang. Referensi silang artinya leporan keuangan memiliki hubungan yang terkait antara informasi-informasi laporan keungan selanjutnya. Misalnya, Laporan Arus Kas tidak bisa disusun jika tidak disusun Laporan Operasional(LO) dan Neraca. Karena kas yg ada di laporan arus kas akan direferensikan silang dengan kas yang di Neraca (cross check). Kas yang ada di neraca harus sesuai dengan kas yang ada di arus kas.

Selain itu, Laporan Operasional(LO) harus sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas(LPE). Laporan Operasional(LO) akan menghasilkan surplus atau defisit yang mana akun ini akan dimasukkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) sehingga saldo akhir pada Laporan Operasional harus sesuai dengan saldo akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas(LPE). Komponen-komponen dalam laporan keuangan harus disusun sesuai dengan likuiditasnya yang paling likuid seperti kas. Seperti pada Laporan Operasional(LO) komponen yang disusun pertama adalah Pendapatan kemudian beban.

Jika Laporan Operasional(LO) tidak sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) maka laporan yang disusun tidak memberikan informasi yang relevan, tidak andal, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibandingkan. Artinya karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak terpenuhi kalau penyusunan laporan keuangan tidak sistematis.

2.      Dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA) belanja modal, belanja pegawai, belanja barang sumber dananya dari pendapatan realisasi anggaran. SiLPA/SiKPA tidak menggantikan kas tapi menjembatani akun Perubahan Saldo Anggaran Lebih(SAL). Ketika membuat jurnal LRA digunakan SiLPA pada Belanja. Karena Laporan Realisasi Anggaran tidak berhubungan dengan Neraca yang merupakan laporan finansial, dimana dalam Neraca terdapat akun kas. Jika membuat jurnal penutup, SiLPA di kredit untuk saldo akun SiLPA akan dibawa ke Saldo Anggaran Lebih(SAL) yang menjembatani adalah SiLPA/SiKPA bukan kas. Dalam belanja modal, belanja pegawai, belanja barang tidak mengeluarkan dari kas entitas tapi dari kuasa pengguna anggaran.

3.      Kinerja dari suatu entitas dilihat dari Laporan Operasionalnya(LO). Untuk menyeimbangkan antara saldo pendapatan dengan beban kita jawab dengan kesimpulan surplus/defisit. Jika surplus artinya kinerja entitas tersebut sudah bekerja dengan baik terbukti dari pendapatan lebih besar dari beban. Surplus/defisit dari LO akan berpengaruh pada Laporan Perubahan Ekuitas(LPE).

Jika tidak diseimbangkan antara pendapatan dengan beban maka kita tidak mengetahui kinerja dari entitas tersebut, tidak mengetahui berapa peningkatan modalnya sehingga Laporan Perubahan Ekuitas tidak menampilkan laporan yang relevan.

4.      Investasi permanen dan non permanen merupakan jenis investasi jangka panjang.

a.       Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

·         Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara.

·         Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b.      Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang dilakukan pemerintah yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen dapat berupa :

·         Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempo.

·         Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

·         Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat.

·         Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyehatan modal untuk penyelamatan perekonomian.

5.      Neraca memberikan informasi rinci tentang perusahaan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Dalam neraca terdapat laporan rugi laba. Laporan ini menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang diperoleh selama periode waktu tertentu.

Jika aktiva yang dinyatakan dalam Neraca terlalu tinggi, maka laba komulatif dinyatakan terlalu tinggi, hal ini dapat dibuktikan karena laba tidak dikenakan beban yang diperlukan untuk menurunkan nilai-nilai aktiva menjadi nilai realisasinya. Sebaliknya jika aktiva dinyatakan terlalu rendah maka laba komulatif juga menjadi terlalu rendah.

6.      Persamaan dari Arus Kas metode langsung dengan metode tidak langsung adalah :

a.       Memberikan informasi hostoris mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan.

b.      Memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, saldo kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Perbedaan dari Arus Kas metode langsung dengan metode tidak langsung adalah :

a.       Metode Langsung

·         Harus mencari seluruh informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam satu periode yang disusun.

·         Mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaraan kas bruto.

b.      Metode Tidak Langsung

·         Surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non kas, penangguhan(deferral) atau pengakuan(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

·         Dilihat dari penyajiannya, disertakan surplus/deficit harus dipaparkan.

·         Hal-hal yang berhubungan dengan kas dan berpengaruh pada laba/rugi. Misalnya pembagian dividen.

·         Dalam menyusun laporan arus kas sektor publik sumbernya dari Laporan Realisasi Anggaran. Karena penerimaan dan pengelolaan kas dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA) adalah basisnya kas.

BAB V

TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pertanyaan :

1.      Berikan contoh dari akuntansi basis akrual modifikasi?

2.      Apa kelebihan dan kelemahan dari akuntansi komitmen?

3.      Apa perbedaan akuntansi pemerintahan sektor publik dengan sektor swasta?

4.      Apa ada teknik akuntansi selain akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen yang sering digunakan oleh sektor publik khususnya pemerintah?

5.      Apa perbedaan akuntansi basis kas modifikasi dengan basis akrual modifikasi?

Jawaban :

1.      Contohnya yaitu basis akrual modifikasi mengakui beban gaji yang harus dibayar karena fokus pengukuran basis akrual modifikasi adalah semua sumber daya lancar saat terjadinya transaksi. Sumber daya lancar baik aktiva maupun pasiva. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No.71 tahun 2010 bahwa komponen-komponen dari laporan keuangan menggunakan basis akrual namun pada laporan keuangan tertentu menggunakan basis kas. Berikut contoh transaksi dan jurnal dari basis akrual modifikasi :

Setiap bulan, gaji pegawai selalu dibayarkan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Jurnal yang dibuat pada masing-masing basis adalah :

Tanggal		No. Buku	Nama Akun dan Keterangan	Nomor Akun	Jumlah
					Debet	Kredit
Des	31	xx	Belanja Gaji	xx	xxx
			Utang Gaji	xx		xxx
Jan	5	xx	Utang Gaji	xx	xxx
			Kas	xx		xxx

Sedangkan, untuk transaksi pembelian kendaraan (aktiva tetap) tidak dilakukan pencatatan pada basis akrual modifikasi karena fokus pengukurannya pada sumber daya yang bersifat lancar.

Selain itu penggunaan basis akrual modifikasi ditemukan dalam praktek berikut :

a.       pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas.

b.      pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek.

c.       pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.

2.      Berikut ini kelebihan dan kelemahan akuntansi komitmen.

Kelebihan

Kelemahan

1.      Dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. 2.      Berkomitmen setiap perubahan yang terjadi, baik itu perubahan harga, kondisi ekonomi, inflasi, kurs, serta perubahan makro yang lainnya. 3.      Manajer dapat mengetahui seberapa besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungannya dengan pesanan yang telah dibuat. 4.      Sebagai kontrol seberapa besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan akun-akun yang akan disusun. 5.      Jika terjadi pembatalan order oleh pihak pemesan maka kerugian tidak ditanggung oleh pemerintah karena hanya berkomitmen pada perubahan yang terjadi. 6.      Pendapatan diakui pada saat faktur dikirimkan sehingga benar-benar mencerminkan posisi laporan keuangan yang sebenanya.

1.      Manajer mudah mengeluarkan pesanan data mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut. 2.      Hanya bisa dipergunakan untuk akun-akun tertentu. 3.      Melaksanakan anggaran tanpa mengikuti pedoman yang telah dibuat. 4.      Pemborosan anggaran terhadap pesanan yang dikerjakan, oleh sebab itu manajer ceroboh dalam mengambil keputusan. 5.      Jika terjadi perubahan harga dalam pemesanan barang karna kus ditanggung sebagai beban. 6.      Pendapatan terlihat kecil, karena berfokus pada order yang dikeluarkan jadi pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan.

3.      Perbedaan akuntansi pemerintahan sektor publik dengan sektor swasta.

Perbedaan	Sektor Publik/Pemerintahan	Sektor Swasta/Komersil
Tujuan Organisasi	Nonprofit motif	Profit motif
Sumber Pendanaan	Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/BUMD Penjualan aset Negara, Smbangan, Hibah, dsb	Pembiayaan internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, Pembiayaan Eksternal, Utang Bank, Obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada publik/ masyarakat dan parlemen(DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hirarkis	Fleksibel, datar, pyramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk public
Sistem Akuntansi	Basis akrual dan basis kas sesuai dengan UU No 71 tahun 2010	Basis Akrual

4.      Tidak ada teknik akuntansi lainnya selain dari akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen. Pada akuntansi anggaran realisasinya harus sesuai dengan anggarannya. Sedangkan pada akuntansi komitmen bisa melebihi anggarannya karena sudah berkomitmen ketika terjadi perubahan harga.

Jadi intinya bahwa akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen bagaimana cara merealisasikan akun-akun yang terjadi dengan akun-akun yang dianggarkan dengan akun-akun yang direalisasikan. Karena ketika anggaran tidak sesuai dengan realisasi itu berarti sudah berkomitmen terhadap perbuhan-perubahan yang terjadi bisa disebabkan oleh perubahan harga, kondisi ekonomi, inflasi, kurs, serta perubahan makro yang lainnya.

5.      Perbedaan akuntansi basis kas modifikasi dengan basis akrual modifikasi terletak pada fokus pengukurannya.

Pada basis kas modifikasi fokus pengukurannya adalah seluruh sumber daya pada saat kas diterima, sedangkan pada basis akrual modifikasi fokus pengukurannya pada seluruh sumber daya lancar pada saat terjadinya transaksi.

Untuk membantu kemudahan memahami kedua basis akuntansi tersebut, berikut akan diilustrasikan beberapa transaksi dan pencatatan jurnalnya.

Setiap bulan, gaji pegawai selalu dibayarkan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Jurnal yang dibuat pada masing-masing basis adalah :

Tanggal		Basis Kas Modifikasi	Basis Akrual Modifikasi
Des	31	Belanja Gaji	Belanja Gaji
		Utang Gaji	Utang Gaji
Jan	5	Utang Gaji	Utang Gaji
		Kas	Kas

Pada tanggal 15 Januari Pemerintah melakukan pembelian mobil. Jurnal yang dibuat pada masing-masing basis adalah :

Tanggal		Basis Kas Modifikasi	Basis Akrual Modifikasi
Jan	15	Belanja Mobil	(tidak dicatat)
		Kas
		Mobil
		ED Diinvestasikan    pd AT

        

         Basis kas modifikasi mencoba menampilkan juga informasi tentang semua sumber daya yang dimiliki, sehingga jurnal yang dibuat adalah pencatatan belanja sekaligus pencatatan aset tetapnya. Basis akrual modifikasi mencatat pada saat pembayaran gaji, sedangkan pada saat pembelian mobil tidak mencatat apa pun karena fokus pengukurannya hanya pada sumber daya yang bersifat lancar.

         Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan oleh basis kas modikasi lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis akrual modifikasi karena basis basis kas modifikasi mengakui seluruh sumber daya yang diterima.

MATERI XII

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Pertanyaan :

1.      Mengapa barang-barang yang dikuasai oleh Pemda, BUMN/BUMD, Bank Pemerintahan dan Lembaga Keuangan milik pemerintah tidak termasuk dalam pengertian barang milik Negara?

2.      Untuk belanja modal yang mengakibatkan perolehan aset, maka diperlukan jurnal tambahan untuk pengakuan aset tersebut adalah jurnal korolari. Mengapa bisa demikian?

3.      Mengapa rampasan/sitaan termasuk perolehan yang sah? Dan apa yang dapat dikategorikan sebagai rampasan/sitaan?

Jawaban :

1.      Pemda, BUMN, BUMD merupakan organisasi yang berdikari dimana setiap pembelian untuk setiap barang keperluannya berasal dari APBD sehingga tidak diakui sebagai barang milik negara. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan yang sah umumnya terdiri dari transfer masuk, hibah, pembetulan dan penghapusan lainnya. Jadi, walaupun BUMN, BUMD dan Pemda merupakan lingkup kecil dari Negara akan tetapi Negara tidak mengakui itu sebagai barang milik Negara, karena sudah ada aturan, prosedur dan siklus yang mengatur tentang hal itu.

APBD tidak berasal dari APBN tetapi berasal dari APBD itu sendiri. Namun terdapat dana bagi hasil transfer dari pemerintah pusat berupa APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus atau Dekonsentrasi.

2.      Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening yang berpengaruh pada neraca yang timbul akibat transaksi rekening-rekening APBD. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) basis akuntansi digunakan adalah basis akrual dan basis kas untuk. Dengan aturan ini aset, kewajiban, ekuitas dana dicatat dengan basis akrual sedangkan komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dicatat dengan basis kas. Jurnal korolari dibuat untuk kun-akun yang berpengaruh terhadap neraca misalnya aset termasuk aktiva yang berpengaruh pada neraca. Sedangkan Belanja Modal tidak dibuatkan jurnal korolari karena belanja modal tidak berpengaruh pada neraca ataupun kas tetapi berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran. Contoh dari jurnal korolari :

Laporan Realisasi Anggaran basis kas

Dr. Belanja Kendaraaan                                        Rp100.000.000

            Cr. Kas                                                                                    Rp100.000.000

Jurnal korolari

Dr. Kendaraan                                                                  Rp100.000.000

            Cr. E.D. yang diinvestasikan dalam AT                                 Rp100.000.000

3.      Rampasan atau sitaan merupakan barang yang tidak mempunyai sindikat atau istilahnya merupakan barang yang tidak mempunyai kelengkapan atau illegal atau tidak sesuai hukum. Jadi, barang ini dikategorikan sebagai pendapatan Negara yang sah yang bisa nantinya dilelang untuk dijual dan dimasukkan sebagai kas Negara yang selajutnya  dialokasikan ke masyarakat mengenai pembangunan. Jadi, walaupun barang ini illegal, tetapi bisa dikategorikan penerimaan yang sah, karena sesuai PP Nomor 6 tahun 2006 menilai bahwa barang rampasan ditetapkan nilainya untuk dasar pertimbangan pencatatan, apabila barang tersebut layak maka tidak akan disita, namun jika tidak layak maka bisa dilelang dan dijual yang selanjutnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan publik.

Yang dikategorikan barang rampasan atau sitaan yaitu barang hasil eksekusi di pengadilan, seperti hasil dari tindakan KKN, Korupsi, Kolusi, Nepotisme dimana hasil dari rampasan tersebut akan disimpan di kantor kejaksaan. Bila rampasan karena perampokan atau pencurian maka akan disimpan di kantor Polisi.

BAB 2

ANGGARAN PEMERINTAH

Pertanyaan :

1.      Apa kaitan dan perkembanngan dana pembangunan dengan APBN?

2.      Apa keunggulan dan kelebihan dari anggaran?

3.      Pada tahapan dalam PPBS yaitu bagian 4, hambatan apa saja yang diidentifikasi?

Jawaban :

1.      Dari segi perencanaan pembangunan IndonesiaAPBN merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. APBN terdiri dari pos-pos seperti berikut ini :

a.       Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

b.      Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan Indonesia.

Rencana-rencana pemerintah baik dari rencana pendapatan, belanja dan transfer. Belanja modal kaitannya dengan pembangunan baik pembangunan infrastruktur, irigasi, bendungan dan lain-lain.

2.      Keunggulan dari anggaran sektor publik yaitu :

a.       Anggaran sebagai alat perencanaan : organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan.

b.      Anggaran sebagai alat pengendalian : dapat menghindari pengeluaran tertalu besar (overspending) atau penggunaan dana tidak semestinya (misspending).

c.       Anggaran sebagai alat kebijakan : dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

d.      Anggaran sebagai alat politik : program-progam yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

e.       Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi : apa yang harus dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

f.       Anggaran sebagai alat penalaian kinerja : sebagai patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memnuhi target terpenuhinya efisiensi biaya.

g.      Anggaran sebagai alat motivasi : dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

Kelemahan dari Anggaran yaitu :

a.       Penafsiran yang dilakukan tidak sepenuhnya tepat.

b.      Disertai estimasi-estimasi sehingga rencana tidak sesuai dengan realisasi.

c.       Anggaran dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik(political budget) yang dapat mempengaruhi keputusan anggaran sehingga tidak independen.

3.      Hambatan yang dihadapi dalam mengidentifikasi PPBS adalah

a.       Apakah ada hambatan dalam sasaran dan tujuan dasar yang akan dicapai.

b.      Apakah ada hambatan mengenai metode yang ditetapkan.

c.       Apakah ada hambatan mengenai biaya financial maupun non-finansial.

d.      Apakah ada hambatan dalam alokasi sumber daya

e.       Apakah efektif manfaat yang dirasakan, dengan demikian perlu dilakukan identifikasi jika manfaat tersebut efektif maupun tidak efektif.

f.       Sulitnya menentukan tujuan karena adanya perbedaan pendapat.

g.      Keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif dalam melakukan aktivitas

h.      Masalah ketidakpastian sumber daya, pola ukuran di masa depan, perubahan politik dan ekonomi.

BAB X

KASUS AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN

Pertanyaan :

1.      Bagaimana alur Laporan Realisasi Anggaran(LRA)?

2.      Apa saja penyebab dalam pos luar biasa? Dan apa saja yang termasuk dalam pos luar biasa?

3.      Dalam buku besar pembentukan dana cadangan, mengapa realisasi pengeluaran pembiayaan dimasukkan dalam pembentukan dana cadangan?

Jawaban :

1.     

LRA

SAL

LO

LPE

Jurnal Penutup

NERACA

LAK

 

Alur dari Laporan Realisasi Anggaran(LRA) menyajikan informasi realisasi sebagai berikut :

a.       Pendapatan-LRA

Semua penerimaan berasal dari rekening kas umum Negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih.

b.      Belanja

Semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih.

c.       Transfer

Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya.

d.      Surplus/defisit-LRA

Selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.

e.       Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali

f.       SiLPA/SiKPA

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja.

2.      Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan (PSAP BA 12 paragraf 8).

Yang termasuk pos luar biasa adalah kerugian yang diakibatkan adanya gempa bumi, banjir, atau kebakaran.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran : Belanja Tak Terduga

Dalam Laporan Operasional : Pos Luar Biasa

3.      Dana cadangan digunakan ketika pendapatan pemerintah tidak cukup untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran maka diambil dari pembiayaan/kredit dalam bentuk :

a.       Pinjaman dalam negeri dan luar negeri.

b.      Pembentukan Dana Cadangan.

Tweet

Postingan terkait:

— Saturday, January 2, 2016 — 1 Comment — Akuntansi